ISU STARLINK DAN PENTINGNYA KEDAULATAN DIGITAL

Kontroversi Starlink yang diijinkan beroperasi di negeri ini belum usai. Elon Musk si pemilik sudah bikin kontroversi baru saat mengumumkan, konten porno di platform X (twitter) miliknya dibolehkan (KOMPAS.com, 4 Juni 2024). Baru saja kedatangannya diterima dengan sambutan hangat, digelarkan karpet merah untuk berbisnis di udara Indonesia, “balasannya” hukum positif yang melarang pornografi diabaikan. Seakan dia tidak sensitif dan tidak peduli pada regulasi yang melarang pornografi. Platform medsos miliknya malah sengaja tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku di beberapa negara termasuk Indonesia.  Kedaulatan digital yang salah satu unsurnya memberlakukan platform harus mengikuti dan menerapkan tata nilai, norma, dan budaya dimana platform itu beroperasi, tidak diperhatikan oleh Musk.

Kedengarannya kedaulatan digital itu bukan masalah penting, tapi itulah isu dunia digital sekarang. Indonesia justru tertinggal dalam kebijakan, dan implementasi terkini. Di perkembangan awal internet dunia, memang teknologi ini membawa misi politik ingin mewujudkan cita cita konsep internet global world-wide-web. Yaitu internet tanpa batas negara. Suatu cita cita yang bertabrakan dengan konsep batas kedaulatan wilayah yuridiksi negara. Banyak tokoh terutama di AS termasuk Elon Musk memiliki ideologi internet bebas dan penyokong konsep liberalisme internet.  Jadi Elon Musk itu bukan hanya tokoh yang ingin memeratakan layanan internet di wilayah wilayah terpencil, tapi dia juga pendukung konsep internet global yang liberal.  Kelompok ini memperjuangkan kebebasan aliran informasi dan data dengan tidak setuju pemfilteran lokal dan nasional. Mereka anti firewall dari pemerintah atau negara manapun. Keinginannya hanya memfilter berdasar standar internal (internal standard) yang dimiliki perusahaan global berdasar nilai mereka sendiri. Cenderung tidak tunduk pada tata nilai dan hukum negara tempat platformnya beroperasi. Tunduknya pada regulasi hukum nasional dimana kantor pusatnya berada.

Indonesia dengan wilayah 17 ribu pulau dengan 13 ribu di antaranya berpenghuni,   jika Starlink ingin melayaninya lewat jaringan lokal, setidaknya butuh belasan ribu jaringan penyedia layanan internet (ISP). Aslinya perusahaan Starlink berkeinginan mengembangkan inovasi teknologinya dengan membuat jaringan bisnis WiFi Mesh yang mandiri. Teknologi Starlink tak butuh kerjasama dengan ISP lokal Indonesia, karena teknologinya memang mampu melayani publik dimanapun, yang terjangkau satelitnya. Bahkan jika dimungkinkan mereka inginnya tanpa harus izin.

Jika layanan langsung itu dimungkinkan, sehingga jaringan atau gateway milik starlink menjadi tidak terfilter atau tidak terpantau negara, berbagai materi terlarang atau konten yang melanggar UU akan makin membanjir dan memapar masyarakat Indonesia. Bersama kekuatan AI yang tersemat di algoritma yang akan makin mengkhawatirkan bila tanpa regulasi yang tepat dan dipatuhi secara taat.

Sebenarnya tidak usah menunggu nanti, sekarang saja kalau buka X (dulu twitter), klik tranding yg muncul tiap hari terutama malam, boleh dikatakan tanpa filter nasional. Hampir selalu ada pornografi vulgar yang mudah diakses publik. Sebelum diumumkan bebas oleh Elon Musk, konten konten illegal yang berisi syahwat orang sange, konten penistaan agama, penyebaran atheisme, ideologi anti Pancasila dan lain lain keberadaannya sudah sangat bebas dan sama sekali tak ada filter di platform X. Persoalan seleksi konten sangat tergantung pertimbangan kedewasaan berpikir netizen. Itulah liberalisme digital yang jadi salah satu misi Elon Musk.

Oleh karena itu, ketika daerah-daerah pelosok sudah terjangkau internet dengan platform global yang mudah diakses publik, negara harus mengantisipasi dampak signifikan bagi generasi mendatang dan masyarakat yang relatif kurang literasi dan minim pendidikan. Negara harus mengantisipasi konsekuensi politis pilihan teknologi digitalnya. Menggunakan teknologi digital yang berasal dari negara lain, berarti mempercayakan data kita melewati dan diproses teknologi mereka. Penggunaan platform teknologi menjadi isu politik. Karena harus merelakan data para penggunanya diproses dan dikendalikan berdasar hukum yang berlaku dari mana perusahaan teknologi itu berasal. Maka kemandirian teknologi itu mutlak dan sangat penting.  Agar data-data digital penduduk tidak dikusai perusahaan asing yang tunduk pada otoritas hukum negara lain. Jika negara belum mampu mandiri secara teknologi digital, penerapan regulasilah yang bisa mengurangi resiko.

Kecenderungan Dunia

Menurut profesor Andrew Keane Woods, dari Oxford University (2023). Keterbukaan dan kebebasan jaringan digital seperti yg diinginkan kaum liberalis itu bukanlah keniscayaan. Pengalaman RRC telah membuktikan. Woods menunjukkan, awalnya sebagian besar negara mengadopsi struktur teknis keterbukaan jaringan sebagai cita-cita politik internet yang relatif tanpa batas. Namun kemudian berubah, prinsip internet di suatu negara harus berperilaku sesuai dengan kebiasaan dan peraturan setempat dan harus sejalan dengan kedaulatan setempat.  Mereka menegaskan otoritasnya atas jaringan digital.

Kalangan ahli menyadari perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah mengubah kekuasaan negara atas jaringan digital. Teknologi digital telah memengaruhi lalu lintas barang dan jasa dalam arti fisik dan nonfisik. Transaksi elektronik berlangsung tanpa kenal batas teritorial.  Namun apabila prinsip liberal tanpa batas dibiarkan, akan berdampak sangat signifikan terhadap ekosistem dan perilaku sosial individu yang berada di wilayah negara berbeda. Sebagai contoh perilaku anak muda Jepang yang dulunya relatif minim kriminal, berdisiplin tinggi, dan menjunjung sportivitas,  belakangan mereka dapat melakukan tindakan kriminal yang dikendalikan dan dipengaruhi oleh pelaku yang berada di negara lain (Japan Times, 20/2/2023).

Isu kedaulatan digital, dan sovereign AI telah menjadi isu dunia yang serius, dan dibahas di World Economic Forum (April 2024). Ada kebutuhan akan pentingnya kedaulatan negara terkait kedaulatan digitalnya, seperti yang dilakukan dalam praktik dan regulasi di Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Serikat belakangan ini. Tata kelola kedaulatan digital yang diupayakan suatu negara meliputi; 1) Kemampuan melakukan perlindungan data, yaitu menjaga agar data pribadi milik warga negara tidak jatuh ke tangan pihak asing. 2) Menjamin keamanan siber dengan mengamankan infrastruktur digital dari ancaman serangan siber. 3) Memiliki kemandirian teknologi atau mampu mengontrol secara signifikan atas teknologi yang digunakan. 4) Memiliki regulasi yang bisa mengatur penggunaan dan aliran data digital.

Amerika Serikat awalnya menerapkan kebijakan non-regulasi dan non intervensi digital. Namun seiring waktu, telah terjadi perubahan signifikan pasca perkembangan AI, fenomena Surveillance Capitalism, dan kasus Cambridges Analytic. Kebijakan digital AS saat ini terlihat lebih mirip dengan RRC belasan tahun lalu. Kini mereka berpendapat, jika internet tidak diatur, akan berdampak membahayakan keselamatan warga, dekadensi, hingga mengancam demokrasi bahkan stabilitas negeri. Padahal dulunya hukum AS itu menegakkan prinsip safe harbour, yang lebih melindungi korporasi, sekarang prinsip ini tak lagi absolut.

2021 AS mengeluarkan Undang-Undang Keadilan Algoritma dan Transparansi Online yang mengatur dan mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan platform dalam penggunaan AI dan algoritma. 2023 AS membuat Undang-Undang AIRIA yang mengharuskan Sistem Kecerdasan Buatan yang berdampak kritis harus melakukan sertifikasi mandiri sesuai standar yang dikembangkan Pemerintah.  Bahkan AS juga membuat rancangan UU Blueprint For An AI Bill Of Rights untuk mengatasi tantangan signifikan terhadap fenomena perusakan demokrasi yang terjadi lewat penggunaan teknologi, data, dan sistem otomatis yang dipandang sangat berpotensi melemahkan demokrasi dan hak-hak masyarakat. Intinya regulasi regulasi itu menuntut pertanggung jawaban perusahaan digital yang dulunya tidak pernah ada di AS. Sementara RRC  dan Uni Eropa  sudah lebih dulu mengatur berbagai hal termasuk pelindungan data dan AI dalam Undang-undang mereka, hingga  nampak peran sentral negara dalam menghadapi fenomena transformasi digital.

Sebagai catatan, Uni Eropa telah membuat dan menerapkan secara ketat UU yang jadi rujukan seperti General Data Protection Regulation (GDPR), dan European Union AI Act. Dua UU yang terkait dengan kedaulatan negara di ruang digital. Akhir tahun lalu Elon Musk sempat mengancam menghentikan layanan X di Eropa karena diberlakukannya UU The Digital Service Act (DSA) dan The Digital Market Act (DMA). Dua UU ini membuat Elon Musk meradang, Brussel Times (20/10/2023) dan Reuters; “Musk considers removing X platform from Europe over EU law–Insider” (19/10/2023).

Regulasi baru Uni Eropa tersebut mewajibkan platform online besar harus bertindak sebagai gate keeper yang secara konsisten dan cepat, antara lain wajib menghapus konten ilegal pada platform digital mereka, dan kewajiban pasar digital lainnya.  Komisioner Uni Eropa, Thierry Breton, bersurat kepada pimpinan X terkait konflik di Timur Tengah. Menurutnya X dan layanan platform digital lainnya diduga turut berperan mempengaruhi situasi tak kondusif di Eropa, karena banyaknya penyebaran konten sesat.

Sebelumnya Platform subsidiari milik group Meta atau Facebook terbaru, Threads, sudah menutup akses untuk pengguna di Eropa saat diluncurkan. (The Business Standard (7/7/2023), Threads diluncurkan di 100 negara, kecuali  Uni Eropa. Aplikasi Threads, yang diharapkan menjadi saingan  X diluncurkan dengan mengecualian wilayah hukum Uni Eropa.

Belakangan Elon melunak, dan bersedia mengikuti UU Uni Eropa tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Negara yang luas dan kepadatan penduduknya yang hampir sama dengan Uni Eropa. Indonesia memang sudah punya UU Perlindungan Data Pribadi dan ITE, tapi penerapannya belum efektif, bahkan ITE lebih banyak bias digunakan untuk kepentingan politik lokal dan kontekstual di dalam negeri.  Untuk penegakkan hukum kedaulatan digital yang bersifat extra teritorritorial masih tidak efektif. Ini terkait juga dengan kenyataan, data digital kita yang lebih banyak ada di server server luar negeri, dan dalam kendali korporasi digital asing. Negara lemah menerapkan regulasi lokalisasi penyimpanan dan pemrosesan data di dalam negeri. Negara kita rapuh terkait kemampuan kedaulatan digital ini.

Homo Deus

Di era surveillance capitalism sekarang (Shosana Zuboff 2019) korporasi platform global menguasai hampir keseluruhan data aktivitas digital para penggunanya, termasuk di Indonesia. Berarti mereka tak hanya men-surveillance tapi juga bisa memprediksi bahkan “mengendalikan” dengan algoritma atau AI yg mampu mengarahkan para penggunanya tersebut. Sebagian besar manusia sekarang telah tergantung pada teknologi digital. AI platform digital belajar dari data data yang diperoleh dari manusia. Sebaliknya manusia makin lama makin tergantung kemudahan yang diberikan mesin AI, hingga melupakan skill-skill hakikinya sebagai manusia.

Masyarakat pengguna teknologi digital kebanyakan tidak merasa, mereka itu “dilayani dan diarahkan” oleh AI dan terus disibukkan untuk menikmati layanan dan tetap menjadi follower teknologi. Itulah yg oleh professor Yuval Noach Harary (2017) dari Hebrew University, dikatakan, sebagian besar manusia di dunia akan terus menjadi  Homo Sapiens yg berjuang melakukan survival of the fittest dengan teknologi.  Sedang ada sedikit manusia yaitu para penguasa teknologi berevolusi menjadi Homo Deus, yang aktivitasnya berubah. Mereka tidak lagi sekadar mempertahankan bagaimana agar hidup, tapi bergeser bagaimana menguasai kehidupan, atau menguasai dunia, lewat teknologi platform digital dan Artificial Intelligence. Orang orang seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page dan sebangsanya itu dalam konteks ini telah berevolusi menjadi Homo Deus. Merekalah penguasa kehidupan dunia. Terlepas Starlink belum tentu bisa sukses berbisnis di Indonesia, tapi hendaknya isu ini dijadikan sebagai momentum untuk tidak lagi memuja-muja penggunaan infrastruktur teknologi milik asing tanpa kritik. Saatnya menjadikan isu ambisi Elon Musk menjadi momentum, bangsa ini berupaya lebih percaya diri mengembangkan teknologi dengan memfasilitasinya, dan membuat regulasi yang benar benar mampu menguatkan kedaulatan digital. Kalau Indonesia pernah punya roadmap transformasi digital, dengan infrastruktur ribuan BTS,  satelit Satria (Satelit Republik Indonesia 1 dan 2), maka saatnya infrastruktur yang sudah dirintis dan dipopulerkan dengan nama “tol langit” itu harus dioptimalkan kembali.  Jangan tiba-tiba segelintir elit memotong, membelokkan dan meremehkan sesuatu yang sudah dilakukan berdasar kemampuan bangsa sendiri. Terlebih sampai mengabaikan bunyi pasal 33 konstitusi kita, “Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Diubah pelaksanaannya menjadi “Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola perusahaan asing, tanpa negara mampu mengawasinya.

Oleh : Henri Subiakto (Guru Besar FISIP Unair, Mantan Staf Ahli Menkominfo RI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *